Jakarta kembali tenggelam dalam genangan air. Setiap musim hujan, pemandangan serupa berulang mulai dari jalanan lumpuh, rumah-rumah terendam, dan ribuan warga terpaksa mengungsi. Di balik bencana yang seolah tidak berujung ini, tersimpan rasa kecewa dan kebingungan masyarakat yang semakin menumpuk dari tahun ke tahun. Mereka bertanya-tanya, mengapa masalah banjir tidak kunjung selesai, padahal janji penanganan banjir selalu jadi menu utama setiap kampanye kepala daerah?

Suara Hati Warga: “Kami Sudah Lelah dan Muak”

Bagi banyak warga Jakarta banjir bukan sekadar bencana alam melainkan cermin kegagalan pemerintah dalam memenuhi janji-janji politik. Setiap kali air meluap, pejabat datang meninjau lokasi, menyampaikan empati, bahkan menjanjikan solusi mulai dari peninggian tanggul, pengerukan sungai, hingga pembangunan sumur resapan. Namun semua itu sering kali hanya berhenti pada wacana, tanpa realisasi nyata yang bisa dirasakan masyarakat.

“Ini hanya mempermainkan masyarakat dan menghabiskan anggaran,” ujar seorang warga yang sudah berkali-kali menjadi korban banjir. Ia mengaku muak karena peristiwa ini terus berulang tanpa perubahan berarti.

Janji Kampanye yang Menguap

Setiap musim kampanye, isu banjir selalu jadi senjata utama para calon kepala daerah. Mereka berlomba-lomba menawarkan solusi seperti normalisasi sungai, pembangunan drainase modern, hingga revitalisasi kawasan hijau. Namun realitas di lapangan jauh dari harapan. Setelah terpilih, janji-janji itu seperti menguap begitu saja. Beberapa wilayah tetap menjadi langganan banjir bahkan setelah hujan dengan intensitas menengah.

• Normalisasi Sungai: Sering dijanjikan namun realisasi di lapangan minim. Kolaborasi dengan daerah penyangga pun kerap mandek di tengah jalan.
• Sumur Resapan: Target pembangunan sumur resapan jauh dari kata tercapai. Dari target 1 juta sumur yang terealisasi hanya sebagian kecil.
• Pengerukan dan Perawatan: Pemerintah mengklaim telah melakukan pengerukan sungai dan perawatan pompa namun banjir tetap datang setiap tahun.

Warga pun merasa janji-janji itu hanya sekadar lips service bukan komitmen nyata untuk menyelesaikan masalah.

Kebingungan Masyarakat: Di Mana Letak Masalahnya?

Kebingungan masyarakat semakin dalam ketika pemerintah selalu menyalahkan faktor eksternal seperti curah hujan ekstrem, banjir kiriman dari hulu, atau fenomena rob. Padahal banyak ahli dan pengamat menilai akar masalah banjir Jakarta lebih pada tata kelola kota yang buruk, alih fungsi lahan, serta infrastruktur yang tidak memadai.

• Faktor Alam vs. Tata Kelola: Masyarakat sulit menerima jika banjir selalu dikaitkan dengan “takdir” atau “bencana alam” karena mereka melihat sendiri buruknya drainase, minimnya ruang terbuka hijau, dan pembangunan yang tidak terkendali.
• Komunikasi Pemerintah: Narasi “banjir kiriman” atau “cuaca ekstrem” dianggap sebagai upaya mengalihkan perhatian dari masalah utama. Publik menanti kejujuran dan keberanian pemerintah untuk mengakui kegagalan tata kelola dan mengambil langkah konkret.

Dampak Sosial dan Ekonomi yang Tidak Pernah Usai

Setiap banjir datang, warga harus menanggung kerugian besar:

• Pengungsian: Ratusan hingga ribuan warga terpaksa mengungsi, meninggalkan rumah dan harta benda mereka
• Kerusakan Infrastruktur: Jalanan rusak, transportasi lumpuh, aktivitas ekonomi terganggu.
• Trauma Psikologis: Ketidakpastian dan kecemasan selalu menghantui, terutama bagi anak-anak dan lansia.

Warga merasa selama pemerintah hanya berfokus pada solusi jangka pendek atau sekadar pencitraan, penderitaan mereka akan terus berulang dari tahun ke tahun.

Banjir Jadi Komoditas Politik

Banjir di Jakarta telah menjadi komoditas politik. Setiap pergantian kepala daerah, isu banjir selalu diangkat namun kebijakan yang diambil cenderung reaktif dan berorientasi pada proyek fisik bukan solusi menyeluruh dan berkelanjutan. Kalau banjir diorientasikan sebagai komoditas politik agar bisa terpilih maka sulit untuk menyelesaikan permasalahan banjir.

Harapan Masyarakat: Transparansi dan Tindakan Nyata

Masyarakat Jakarta kini menuntut lebih dari sekadar janji dan narasi. Mereka ingin Transparansi Data, Pemerintah harus membuka data titik rawan banjir dan penyebab teknisnya secara jujur. Diperlukan Kerja sama lintas wilayah dan lembaga bukan sekadar jargon. Solusi Berbasis Alam dengan tidak hanya mengandalkan infrastruktur tapi juga memperbanyak ruang hijau dan resapan air. Konsistensi Kebijakan, Program penanganan banjir harus berkelanjutan, tidak berganti-ganti setiap pergantian kepemimpinan sehingga diperlukan master plan untuk mengatasi permasalahan banjir.

Saatnya Pemerintah Mendengar dan Bertindak

Kekecewaan dan kebingungan masyarakat Jakarta adalah refleksi dari kegagalan pemerintah dalam mengelola janji dan ekspektasi publik. Selama banjir masih dijadikan komoditas politik dan solusi hanya sebatas janji kampanye masyarakat Jakarta akan terus menjadi korban. Sudah saatnya pemerintah benar-benar mendengar suara warga, bertindak nyata, dan berhenti berlindung di balik narasi lama. Karena banjir bukan sekadar bencana tapi juga ujian kejujuran dan tanggung jawab pemerintah pada rakyatnya.