LPM Media Sriwijaya –  Rektor Universitas Sriwijaya (UNSRI), Prof. Dr. Taufik Marwa, S.E., M.Si., menegaskan bahwa universitas akan lebih memprioritaskan perbaikan infrastruktur, sarana, dan prasarana kampus ketimbang terlibat dalam pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pernyataan tersebut disampaikan usai diskusi langsung antara pihak rektorat dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Sriwijaya yang membahas isu masuknya MBG ke lingkungan kampus.

Sebelumnya, Taufik Marwa sempat menyampaikan pernyataan yang dinilai membuka peluang keterlibatan UNSRI dalam program tersebut. “Saya tidak alergi terhadap perlu mengelola MBG atau tidak. Saya tidak seperti itu. Kalau misalnya punya kemampuan, kenapa tidak,” ujar Taufik Marwa, Rabu 25 Mei 2026. Namun pernyataan tersebut kemudian mendapat respons langsung dari mahasiswa yang mendorong adanya klarifikasi lebih lanjut.

Dalam diskusi bersama BEM UNSRI, Rektor memperjelas sikap institusi. Pihak rektorat menyatakan bahwa UNSRI untuk saat ini akan memfokuskan perhatian dan sumber daya pada pembenahan infrastruktur serta peningkatan sarana dan prasarana di lingkungan kampus, dan bukan pada pengembangan program pengelolaan MBG.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan kebijakan prioritas pemerintah pusat yang diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional. Program ini menyasar peserta didik dari jenjang PAUD hingga SMA sederajat, serta kelompok rentan seperti balita dan ibu hamil. Dalam implementasinya, sejumlah perguruan tinggi didorong membentuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG sebagai pusat pengolahan dan distribusi makanan bergizi.

Wacana pelibatan kampus dalam MBG sendiri telah menimbulkan perdebatan di tingkat nasional. Universitas Hasanuddin (UNHAS) menjadi perguruan tinggi negeri pertama yang membentuk SPPG sebagai bentuk dukungan terhadap program tersebut. Sebaliknya, Universitas Indonesia (UI), Universitas Islam Indonesia (UII), dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menyatakan penolakan, dengan alasan kekhawatiran terhadap terganggunya independensi akademik dan pergeseran peran perguruan tinggi menjadi pelaksana teknis program pemerintah.

Dengan pernyataan yang disampaikan usai diskusi bersama BEM, UNSRI tampak mengambil posisi yang lebih berhati-hati. Alih-alih langsung mengambil peran dalam pengelolaan MBG, universitas memilih mendahulukan kebutuhan internal yang dinilai lebih mendesak, yakni perbaikan fasilitas dan infrastruktur kampus yang selama ini menjadi salah satu sorotan sivitas akademika.

Meski demikian, hingga berita ini disusun, belum ada pernyataan resmi tertulis maupun surat keputusan dari pihak rektorat yang secara formal mengonfirmasi sikap tersebut. Pernyataan yang ada masih bersifat lisan dalam forum diskusi bersama BEM UNSRI dan belum dituangkan dalam bentuk dokumen publik maupun mekanisme pertanggungjawaban yang dapat diakses oleh seluruh sivitas akademika.

Tantangan ke depan bukan hanya soal kehadiran di meja diskusi, melainkan memastikan hasil diskusi itu tidak berhenti sebagai komitmen verbal semata. Perlu ada mekanisme pengawalan yang terbuka agar arah kebijakan kampus terkait MBG tetap dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan. Isu ini masih terus berkembang dan perlu untuk dipantau lebih lanjut.

Penulis: Wahyu Cantika Agustin & Annisa Suci Anugrah