Kelas menengah Indonesia selama ini menjadi motor penggerak konsumsi domestik dan penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Namun memasuki tahun 2025 kelompok ini menghadapi tekanan ekonomi yang semakin berat dan kompleks. Data BPS menunjukkan penurunan populasi kelas menengah dari 57,33 juta jiwa pada 2019 menjadi 47,85 juta jiwa pada 2024, atau sekitar 16,5 persen. Penurunan ini menandakan adanya downward mobility ekonomi yang mengancam stabilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Kelompok ini terdiri dari profesional muda, pegawai kantoran, pelaku usaha kecil-menengah, dan pekerja sektor informal dengan penghasilan relatif stabil. Mereka biasanya menikmati fasilitas hidup layak seperti pendidikan berkualitas, layanan kesehatan memadai, dan tempat tinggal nyaman. Pemerintah menyadari pentingnya kelompok ini dengan meluncurkan berbagai program sosial dan stimulus ekonomi seperti bantuan pangan, diskon listrik, dan insentif pajak bagi sektor padat karya untuk menjaga daya beli masyarakat.

Namun kenyataan di lapangan jauh dari kata ideal. Salah satu persoalan utama adalah ketidakrelevanan standar penetapan kelas menengah dan miskin yang digunakan pemerintah. BPS menetapkan garis kemiskinan nasional sekitar Rp 582.932 per kapita per bulan (2024), sementara kelas menengah didefinisikan sebagai penduduk dengan pengeluaran antara 3,5 sampai 17 kali garis kemiskinan yaitu sekitar Rp 2 juta hingga Rp 10 juta per bulan per kapita. Standar ini belum sepenuhnya mencerminkan realitas biaya hidup terutama di kota besar dengan biaya tinggi. Banyak keluarga yang sebenarnya mengalami kesulitan ekonomi masih dikategorikan sebagai kelas menengah atau bukan miskin sehingga tidak mendapatkan perlindungan sosial memadai.

T          ekanan ekonomi makin terasa dengan inflasi 2,61 persen pada 2023 dan 5,1 persen pada 2022 sementara kenaikan upah riil hanya sekitar 1,8 persen. Kenaikan biaya pendidikan dan kesehatan pasca-pandemi semakin menggerus daya beli kelas menengah. Deflasi berturut-turut sejak awal 2025 termasuk deflasi tahunan 0,09 persen pada Februari menunjukkan lemahnya permintaan domestik.

Laporan OJK pada 2024 mencatat peningkatan signifikan pinjaman konsumen melalui fintech lending dan layanan buy now pay later (BNPL). Outstanding pembiayaan fintech peer-to-peer lending pada November 2024 tumbuh 27,32 persen year-on-year mencapai sekitar Rp75,60 triliun sementara pembiayaan BNPL meningkat 61,90 persen yoy dengan nilai Rp8,59 triliun. Kemudahan akses pinjaman digital ini berpotensi menjerat kelas menengah dalam utang konsumtif berbunga tinggi tanpa edukasi keuangan memadai dan memperkuat fenomena “duck syndrome” di mana tekanan finansial tersembunyi di balik gaya hidup yang tampak stabil.

Untuk memperkuat kelas menengah pemerintah perlu mengambil langkah-langkah berikut:

1. Revisi standar pengukuran kemiskinan dan kelas menengah agar lebih sesuai dengan kondisi biaya hidup saat ini. Standar yang diperbarui secara berkala berdasarkan inflasi dan pola konsumsi akan memberikan data yang lebih akurat dan relevan.
2. Perluasan perlindungan sosial untuk kelas menengah bawah yang rentan seperti pengaturan biaya pendidikan formal dan tinggi yang jelas dan murah serta perluasan jaminan kesehatan nasional yang mencakup lebih banyak layanan dan pengurangan biaya iuran BPJS bagi yang kesulitan membayar.
3. Evaluasi kebijakan pajak dan subsidi agar subsidi tepat sasaran dan tidak membebani kelas menengah. Pemerintah dapat menerapkan subsidi bersyarat berdasarkan pendapatan keluarga seperti yang sudah mulai dilakukan pada subsidi energi dan pupuk.
4. Penguatan ketenagakerjaan formal dan jaminan sosial dengan memperluas program pelatihan ulang terutama keterampilan digital serta memperkuat jaminan sosial bagi pekerja formal agar terlindungi dari risiko terkait pekerjaan.
5. Pengembangan UMKM dan digitalisasi ekonomi dengan memperluas akses UMKM ke platform digital, menyediakan pembiayaan digital yang mudah dan terjangkau, serta pelatihan keterampilan digital untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas UMKM.
6. Peningkatan pendidikan literasi keuangan dan pengelolaan utang. Program literasi keuangan harus diperluas untuk membantu masyarakat mengelola keuangan pribadi dengan bijak dan menghindari utang konsumtif berbunga tinggi terutama dari layanan pinjaman digital dan BNPL.

Kelas menengah Indonesia kini berada di persimpangan kritis. Jika tekanan ekonomi dan ketidakrelevanan kebijakan tidak segera diatasi kelompok ini berisiko menyusut lebih dalam yang akan berdampak negatif pada konsumsi domestik dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pemerintah dan semua pemangku kepentingan harus bekerja sama mengimplementasikan kebijakan yang tidak hanya menjaga stabilitas makroekonomi tetapi juga memperkuat daya beli dan kesejahteraan kelas menengah. Sebagai tulang punggung perekonomian dan penopang stabilitas sosial kelas menengah harus diberdayakan agar tetap menjadi kekuatan positif dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.