Pertemuan data yang mengejutkan dari PPATK tentang 571.410 penerima bantuan sosial yang menggunakan dana bantuan senilai Rp 957 miliar untuk judi online sulit untuk mengartikannya menjadi sekedar angka statistik. Ini refleksi dari masalah struktural yang lebih dalam dari siklus kemiskinan yang susah diputus karena minimnya akses dan kualitas pendidikan di indonesia.

Fenomena Penyalahgunaan Bantuan Sosial: Gejala Bukan Penyakit

Data terbaru menunjukkan kemiskinan di Indonesia masih mengkhawatirkan. September 2024 tercatat 24,06 juta penduduk miskin (8,57%), bahkan Bank Dunia menyebut angka kemiskinan bisa mencapai 194,58 juta jiwa (68,25%) jika menggunakan standar internasional. Di tengah kondisi ini, fenomena penyalahgunaan bansos untuk judi online terjadi. Ada hal yang pasti bisa di percayai dari insiden ini selain permasalahan individu yang juga bisa diartikan sebagai korban sekaligus pelaku yaitu kehadiran negara dalam pemberikan perlindungan digital yang harusnya menjadi literasi pada warganya. Fenomena ini muncul akibat data bantuan sosial yang tidak akurat dan masyarakat yang tidak siap menghadapi perkembangan era digitalisasi. Negara dalam artian ini dapat di kategorikan sebagai turut pelaku utama menyebabkan terjadinya insiden ironis ini.

Pendidikan Sebagai Akar Masalah Kemiskinan

Ada begitu banyak riset yang menunjukkan korelasi yang kuat antara pendidikan dan kemiskinan, dalam banyak studi yang dilakukan menunjukkan bahwa adanya hubungan negatif yang signifikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan dari suatu masyarakat maka berbanding lurus dengan semakin rendahnya angka kemiskinan dari masyarakat itu sendiri. Walaupun juga terdapat banyak faktor lain yang menyebabkan kemiskinan itu sendiri, namun pendidikan merupakan salah satu faktor permasalahan kemiskinan tersebut.  Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam rilisnya di data profil terbaru masyarakat miskin ekstrem di Indonesia periode Maret 2023-Maret 2024 mencatat bahwa masyarakat miskin ekstrem dengan tingkat pendidikan SD jumlahnya sekitar 41,8%, SMP 16,1%, dan SMA ke atas sekitar 11,9%.

Dominasi penduduk miskin berasal dari kalangan masyarakat berpendidikan rendah menunjukkan korelasi nyata antara pendidikan dengan kemiskinan yang berjalan beririsan walaupun faktor permasalahan pendidikan pun juga kompleks dan banyak mulai dari akses, geografis, dan lain sebagainya. UNESCO mencatat lebih dari 250 juta anak usia sekolah tidak mengenyam pendidikan memadai dengan hambatan utama untuk mengaksesnya karena faktor kemiskinan.

Mengapa Pendidikan Krusial untuk Memutus Siklus Kemiskinan

Pendidikan memberikan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan tuntutan pasar kerja, hal ini secara langsung akan meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat sehingga akan memberikan kesempatan bagi masyarakat miskin ekstrem untuk bisa keluar dari jeratan struktural tersebut. Indonesia yang menerapkan standar garis kemiskinan miskin (bukan miskin ekstrem) pada Maret 2025 melalui survei sosial ekonomi nasional (susenas) bps sebesar Rp 609.160 perkapita perbulan atau sebesar Rp 20.305 perhari. Angka ini tentu memiliki probilitas yang cukup tinggi untuk dicapai dengan tingkat pendidikan sekolah menengah atas.

Kemudian bahkan setelah hampir 80 tahun kemerdekaan Indonesia, literasi keuangan masyarakat Indonesia masih rendah dibandingkan dengan tetangga seperti singapura, malaysia, dan thailand. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2025 menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan pada tahun lalu berada di angka 66,46% atau meningkat sekitar 1,3% jika dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 65,43%. Rendahnya literasi keuangan tersebut tentu memberikan kerentanan bagi masyarakat untuk terperangkap dalam jebakan finansial seperti judi online dan pinjaman online yang hingga saat ini belum dapat diselesaikan secara optimal oleh pemerintah.

Dilain sisi tentunya pendidikan menciptakan kesadaran kritis dengan membangun pemahaman tentang hak dan kewajiban sehingga secara tidak langsung akan menjadi rambu rambu peringatan bagi individu untuk lebih waspada terhadap bentuk penipuan, praktik yang merugikan, dan tindakan yang secara langsung juga berdampak terhadap orang sekitar nya. Minimnya literasi digital dan keuangan yang di perparah dengan kesadaran kritis tersebut memberikan kemungkinan yang lebih tinggi bagi masyarakat lebih mudah terjebak diaplikasi judi online maupun pinjaman online.

Realitas di Lapangan, Ketika Bantuan Sosial Tidak Cukup

Berbagai evaluasi menunjukkan implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) menghadapi tantangan dalam pencapaian sasaran. Dengan beragam wilayah yang menunjukkan hasil yang beragam, beberapa menunjukkan ketepatan sasaran pada rumah tangga miskin namun masih ditemukan presepsi bahwa program belum tepat sasaran. Kendala yang konsisten seperti minimnya pemahaman masyarakat terhadap program PKH itu sendiri berdampak pada tidak optimalnya pemanfaatan bantuan. Keberhasilan program program bantuan sosial tidak hanya PKH sangat dipengaruhi berbagai faktor yang cukup kompleks seperti lokasi, kualitas implementasi, kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat, dan pemerintah itu sendiri. Sehingga fokusnya tidak bisa hanya melalui pemberian bantuan sosial kemudian berhenti, pemerintah perlu untuk memastikan faktor penunjang lainnya dapat diakses untuk memutus rantai kemiskinan itu sendiri salah satunya dengan

Solusi Berbasis Pendidikan

Pertama, pendidikan literasi finansial sejak dini melalui kurikulum sistem pendidikan formal maupun non formal dengan penyertaan seminar, kursus, dan sebagainya. Hal ini penting karena data dari Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) pada tahun 2023 menunjukkan skor literasi finansial Indonesia berada di angka 57, masih berada dibawah rata rata skor dunia yang diangka 60.

Kedua, Program edukasi anti-judi online dan pinjaman online termasuk kampanye diberbagai tempat dan elemen di masyarakat, sekolah, hingga sosial media, hal ini juga diselaraskan dengan kebijakan pemerintah dalam kerjasama lintas kementerian.

Ketiga, Pemberdayaan masyarkat penting dilakukan agar dapat bertransformasi menjadi entitas yang mandiri, tidak hanya menjadi penerima bantuan. Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan memperkuat peran pendidikan di level universitas melalui kuliah kerja nyata (KKN) yang berfokus permasalahan masyarakat bukan sekedar pembuatan nama di gerbang desa. Sehingga masyarakat bisa bangkit, permasalahan walaupun belum selesai tetapi mengurangi, isunya bisa di bantu ke level pemerintah, dan tidak terjebak dalam lingkaran kemiskinan.

Rekomendasi Kebijakan

Dalam jangka pendek tentunya dengan verifikasi dan validasi data penerima bansos secara berkala, edukasi literasi digital dan keuangan untuk penerima bantuan, dan sanksi tegas untuk penyalahgunaan dengan tetap memperhatikan aspek keadilan bagi entitas tersebut. Dalam jangka panjang tentu saja dengan investasi masif dalam pendidikan terutama didaerah 3T, pengembangan program sekolah gratis berkualitas seperti program sekolah rakyat, integrasi pendidikan literasi keuangan dalam sistem kurikulum pendidikan nasional.

Fenomena penyalahgunaan bansos untuk judi online adalah cermin dari masalah struktural yang lebih besar. Pendidikan bukan sekedar akses ke sekolah tapi pembangunan kapasitas manusia untuk mengambil keputusan bijak. Tanpa pendidikan yang berkualitas, bantuan sosial hanya akan menjadi solusi temporer yang tidak menyelesaikan akar masalah kemiskinan.

Seperti kata pepatah: “Beri ikan, mereka kenyang sehari. Ajari memancing, mereka kenyang selamanya.” Pendidikan adalah “kail” yang memungkinkan masyarakat tidak sekadar bertahan tapi bangkit dari kemiskinan secara permanen.