Beberapa waktu lalu, saya mendengar sebuah lagu sederhana namun membuat saya sadar tentang realitas perempuan di Afghanistan atau mungkin realitas Perempuan di seluruh dunia ini. Liriknya seperti ini.

“My mother wears a burqa,

My father does it too

I have to wear a burqa

The burqa, it is blue”

Semakin lama saya mendengarkan semakin jauh pula saya diajaknya berpikir. Apa alasan muncul nya lagu ini, dan sebenarnya hal yang bagaimana yang diinginkan oleh tiap Perempuan di Afghanistan ini? apakah kebebasan, atau setidaknya penghargaan atas suatu pengekangan yang kian dinamakan aturan?

Secara teologis, penggunaan burqa atau penutup wajah sering dipandang sebagai upaya menjaga diri dan menghindari fitnah, sebuah pilihan yang sah-sah saja dalam ranah keyakinan pribadi. Namun, persoalan muncul ketika wilayah privat ini ditarik paksa ke ranah publik melalui intervensi negara yang represif. Ketika penggunaan burqa dipaksakan, nilai spiritualnya luntur, berganti menjadi kewajiban yang dibayangi ancaman. Di Afghanistan hari ini, jika seorang perempuan kedapatan tidak mengenakan burqa di luar rumah, konsekuensinya tidak hanya menimpa dirinya. Ayah, suami, atau kerabat laki-laki terdekatnya akan didatangi, dipenjara, bahkan dipecat dari pekerjaan pemerintah.

Ini adalah bentuk kontrol sosial yang sangat licin. Negara tidak hanya menyandera tubuh perempuan, tetapi juga menyandera nasib keluarga mereka. Pertanyaannya, apakah aturan ini lahir dari konsensus perempuan di sana, atau sekadar kebijakan maskulin yang dipaksakan secara sepihak? Jika kita membedah fenomena ini melalui kacamata feminisme radikal, kita akan menemukan bahwa kebijakan ini adalah manifestasi nyata dari upaya meniadakan eksistensi perempuan di ruang publik. Burqa akhirnya berfungsi sebagai “tembok berjalan” sebuah pembatas fisik yang memutus interaksi sosial dan akses perempuan terhadap dunia luar.

Pemaksaan ini bukan lagi soal kain biru, melainkan soal penundukan. Dengan menutup identitas visual secara total dan menempatkan tanggung jawab kepatuhan pada pundak wali laki-laki, perempuan diposisikan sebagai objek yang berada di bawah pengawasan serta kendali penuh otoritas negara. Slogan “the personal is political” menjadi nyata di sini, apa yang dipakai perempuan di depan cermin telah menjadi alat politik negara untuk menegaskan dominasi maskulin. Lagu Blue Burqa ini hadir justru sebagai bentuk perlawanan rasional dari para perempuan yang hak-hak dasarnya telah direnggut secara paksa. Melalui bait-bait lagu tersebut, mereka sedang menyuarakan gugatan yang amat mahal, bahkan ketika nyawa mereka sendiri menjadi taruhannya.

Sebab, kebijakan burqa biru ini hanyalah satu kepingan dari teka-teki penindasan yang lebih besar sejak Taliban kembali memegang tampuk kekuasaan. Kebijakan ini beriringan dengan dilarangnya perempuan untuk mengenyam pendidikan menengah hingga perguruan tinggi. Ini adalah pola pembersihan identitas secara sistematis. Dengan menutup mata perempuan melalui kain dan menutup otaknya melalui pelarangan sekolah, negara sedang memastikan bahwa perempuan tidak lagi menjadi subjek hukum yang berdaulat, melainkan objek mati yang terisolasi.

Di tengah klaim-klaim politik luar negeri yang kerap mendengungkan bahwa aturan ini ditujukan demi “menjaga kehormatan dan kesetaraan hakiki perempuan”, realitas di lapangan justru berteriak sebaliknya. Apakah ini bentuk kesetaraan dari kebijakan yang selama ini dielu-elukan oleh para penguasa di sana? Menyamakan pemangkasan hak fundamental dengan dalih perlindungan adalah sebuah sesat pikir yang nyata.

Pada akhirnya, perjuangan para perempuan di Afghanistan bukanlah tentang menolak atau menerima selembar kain biru. Ini adalah tentang daulat atas diri sendiri dan hak untuk memiliki suara dalam menentukan nasibnya. Sebuah aturan, meski dibungkus dengan label kesalehan atau kebaikan, akan kehilangan seluruh nilai moralnya jika ditegakkan dengan rasa takut dan penghilangan hak pilih.

Bagi kita yang hidup di ruang demokrasi dengan keragaman tafsir yang dihormati, fenomena ini adalah pengingat berharga. Bahwa kebaikan yang dipaksakan tak pernah benar-benar menjadi kebaikan; ia hanyalah bentuk lain dari penindasan yang dilegalkan. Martabat manusia terletak pada pilihannya, dan tanpa pilihan, moralitas hanyalah sebuah sandiwara yang dipaksakan di bawah bayang-bayang ancaman senapan.

Penulis: Wahyu Cantika Agustin